Kewajiban menurut FASB

Kewajiban menurut FASB adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan/ menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti dimasa datang. Transfer manfaat ekonomik kepada pemilik (pemegang saham)tidak termasuk dalam pengertian pengorbanan sumber pengorbanan sumber ekonomik masa datang yang membentuk kewajiban karena untuk menjadi kewajiba pengorbanan tersebut harus bersifat memaksa dan bukan atas dasar kebijakan atau keleluasaan manajemen yntuk memutuskan baik dalam hal jumlah rupiah maupun dalam saat transfer.  Transaksi atau kewajiban masa lalu menimbulkan keharusan sekarang pada tanggal pelaporan yang berarti bahwa seandainya pada saat sekarang perusahaan harus mengorbankan manfaat ekomonik maka hal tersebut harus dilakukan. Keharusan sekarang yang menimbulkan kewajiban dapat bersifat kontraktual, kontruktif, demi keadilan, dan bergantung.

Timbulnya aset sering harus diimbangi dengan timbulnya kewajiban. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tidak dapat timbul tanpa diimbangi aset yang dikuasai perusahaan. Hal ini disebut hak-kewajiban tak bersyarat. Kalau aset mengalami tiga tahap perlakuan (pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan), kewajiban sebenarnya juga mengalami tiga tahap perlakuan yaitu: penanggungan (pengakuan terjadinya), penelusuran, dan pelunasan (penyelesaian).

Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan yaitu definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Saat untuk menandai bahwa kriteria pengakuan dipenuhi adalah kaidah pengakuan yaitu : ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisma, ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan keterukurannilai kewajiban.

Kewajiban nonmoneter berupa keharusan menyerahkan barang atau jasa masih memenuhi definisi kewajiban. Kewajiban nonmoneter tidak perlu dipisahkan dalam porsi yang menunjukkan kos untuk menutup penyediaan barang/jasa san porsi yang menunjukkan laba tangguhan. Kewajiban secara umum dinilai atas dasar jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya saat itu kewajiban harus dilunasi. Jumlah ini disebut nilai pelunasan sekarang ( current settlement value ). Sesuai dengan atributnya kewajiban dapat dinilai atas dasar harga pasar sekarang, nilai pelunasan neto, dan nilai diskunan aliran kas masa datang.

Pembebasan substantif  adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditunjukkan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu (dan tidak dapat ditarik kembali ) dan pada saat ini dapat dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga.

REVIEW ATAS EARNING MANAJEMEN DAN IMPLIKASINYA DALAM STANDAR SETTING

REVIEW ATAS EARNING MANAJEMEN DAN IMPLIKASINYA DALAM STANDAR SETTING

 

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari review ini adalah untuk meringkas implikasi dari fungsi secara logika earning manajemen untuk membantu akuntansi dalam standar dan pengaturan menilai hal earning manajemen dan keseluruhan dari integritas dari pelaporan keuangan, yang diarahkan untuk mengidentifikasi semua keberhasilan di bidang akademis di masa mendatang atas earning manajemen. Dalam earning manajemen yang merupakan implikasi dari pendekatan teori keagenan (agency theory) memberikan gagasan terhadap laba operasi perusahaan diharapkan dengan berbagai kepentingan, disatu sisi manajer mengingginkan imbalan yang cukup besar untuk kemakmuran dengan kinerja perusahaan yang dihasilkan. Prinsip sebagai pemilik, maka manajemen berupaya untuk mengendalikan earning (laba) pada suatu periode. Informasi earning manajemen memainkan peranan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan yang diterbitkan, sehingga menyebabkan manajemen berusaha untuk mengelola earning dalam usahanya mmbuat entitas agar tampak bagus secara finansial. Laporan keuangan diharapkan dapat menggambarkan informasian tentang kinerja keuangan perusahaan tentang kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana manjemen perusahaan dibebeni tanggungjawab stewardship kepada pemilik.

               Pengaturan standard (stander setters) mendefinisikan bahasa akuntansi deimana manajemen menggunakan untuk berkomunikasi denganstokeholder eksternal perusahaah. Perandari standard dan pelaporan keuangan menyiratkan bahwa standard menambah nilai jika laporan keuangan memungkinkan mereka untuk secara efektif melukiskan perbedaan di dalam kinerja dan posisi ekonomi perusahaan dalam suatu cara yang terpecaya dan tepat waktu. Pengaturan standard diharapkan untuk mempertimbangkan konflik antara relevansi  dan lebih sedikit informasi tepat waktu atas suatu kierja perusahaan

Laporan keuangan adalah untuk menyampaikan informasi para manajer atas kinerja mereka, standard haris mengijinkan para manajer untuk menjustifikasi dalam pelaporan keuangan.

PENGERTIAN EARNING MANAJEMEN

            Earning manajemen adalah earning manajemen terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan (judgementnya) dalam pelaporan keuangan dan didalam perancangan transaksi yang terstuktur untuk mengubah laporan keuangan yang dapat menyesatkan stokeholder tentang dasar kinerja ekonomi perusahaan atau untuk memengaruhi hasilsesuai kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporankan.Pengertian earning manajemen dilihat dari sudut etika dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen yang berkiblat pada dilaporkannya pendapatan dan keuntungan ekonomi yang tidak benar untuk organisasi dan faktanya dalam jangka panjang serta terjadinya kerusakan.

            Pengertian earning manajemen menurut Schipper mendefinisikan earning manajemen sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

            Beberapa aspek dari definisi ini pantas didiskusikan. Pertama ada banyak jalan bahwa para manajer dapat berlatih menjustifikasi pelaporan keuangan. Kedua, bahwa definisi kita membingkai sasaran earning manajemen sebagai hal yang menyesatkan stakeholders tentang dasar kinerja ekonomi yang dipastikan.

BENTUK EARNING MANAJEMEN

1. Taking a Bath

Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan, tidak dapat dihindari pada periode tersebut.

2. Income Minimization

Dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya.

3. Income Maximization

Bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Income maximization dilakukan pada saat laba menurun.

4. Income Smoothing

Perataan pendapatan (Income Smoothing) dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan target yang terlihat, karena adanya manipulasi variabel-variabel akutansi semu atau transaksi riil (Konch dalam Solno dan Baridwan, 2000)

PENGUJIAN ATAS INSENTIF EARNING MANAJEMEN

Pertama, mereka harus mengidentifikasi manajer melaporkan insentif. Kedua, mereka harus mengukur efek dari menggunakan pertimbangan manajer akuntansi dalam beragam pilihan metode akuntansi atau pos akrual tak diduga.

            1.Motivasi Pasar  Modal

            Pertama, kita mendiskusikan bukti atas apakah earning manajemen nampak seperti digunakan untuk pertimbangan bursa saham. Kedua, kita menguji pos akrual spesifik yang nampak seperti digunakan untuk earning manajemen. Ketiga, kita meninjau ulang bukti atas besarnya dan frekuensi bursa saham earning manajemen yng termotivasi.Terakhir, kita meninjau ulang apakah earning manajemen untuk tujuan bursa saham mempengaruhi alokasi sumber daya.

            2. Motivasi Kontrak

            3. Motivasi Regulasi

Terdapat bukti yang pantas dipertimbangkan bank yang berkaitan dengan kebutuhan modal minimum terlalu menekankan ketentuan kerugian pinjaman, mengecilkan pencoretan pinjaman dan mengenali realisasi abnormal kas surat-surat berharga (Mayer 1950; Scoleset al. 1990;Beatty et al.1995; Collins et el.1995).

4. Implikasi Standar Setting terhadap Earning Manajemen

            Tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan keseragaman dan pemahaman yang memadahi atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan salah bila tidak didukung aturan tentang penyusunan laporan keuangan yaitu standar laporan keuangan. Asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah pemisahan antara manajemen dengan pemilik, kontinuitas usaha dan dasar akrual.

            Magnan dan Cormier (1997) menyatakan bahwa terdapat tiga sasaran yang dapat dicapai oleh manajer berkaitan dengan praktek manajemen laba, yaitu:

1)      Minimisasi biaya politis ( political cost minimization)

2)      Maksimalisasi kesejahteraan manajer (manager wealth maximization)

3)      Minimisasi biaya finansial (minimization of financial costs)

            Teori keagenan (agency theory) menekankan bahwa angka-angka akuntansi memainkan peranan penting dalam menekan konflik antara pemilik perusahaan dan pengelolanya atau manajer.

            Klasifikasi unsur-unsur laporan keuangan yang dijadikan sasaran perekayasaan oleh Foster (1986) :

1)      Unsur penjualan, yakni saat pembuatan faktur periode yang akan datang dilaporkan periode ini ataupembuatan pesanan fiktif dan down grading produk.

2)      Unsur biaya, dengan cara memecah-mecah faktur dan mencatat prepayment sebagai biaya.

Ayres (1994) mengemukakan tiga faktor yang dapat dihubungkan dengan munculnya praktek-praktek.

1)      Manajemen akrual (accrual management)

2)      Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib (adaption of mandatory accounting changes)

3)      Perubahan akuntansi secara akrual ( voluntary accounting changes)

EARNING MANAJEMENDAN SEC

      Menghadapi masalah earning manajemen SEC melalui Leviit’s Action Plan (Ketz, 1999) mencoba untuk memperbaiki pelaporan keuangan dengan cara:

1)      Mensyaratkan pengungkapan mengenai asumsi, meminta AICPA untuk menerbitkan peraturan mengenai jumlah in process R&D yang tepat untuk dihapus (write off).

2)      Mengembangkan peraturan mengenai materialitas, sehingga manajer akan memiliki keharusan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif.

3)      Memiliki FASB untuk membantu mengklarifikasi isu-isu akuntansi tertentu seperti pendefinisian liabilities.

4)      Staf  pelaksana SEC akan menguji laporan perusahaan yang memiliki beban restrukturisasi write off in process R&D dan sejenisnya.

5)      Meminta kepada Public Oversight Board (POB) untuk menilai ulang kinerja audit.

6)      Membentuk suatu panel untuk menginvestigasi bagaimana meningkatkan kekuatan dan efektifitas komite audit.

7)      Seluruh partisipan di pasar modal harus mempertimbangkan kembali susunan yang ada dan mencatukan bagaimana mengubah aspek-aspek yang destruktif terhadap kultur sekarang.

 KOMENTAR

Artikel tentang Review Atas Earning Manajemen dan Implikasinya Dalam Standar Setting memang dapat menambah pengetahuan kita, tapi artikel tersebut urutannya kurang berurutan serta banyak kalimat-kalimat yang mubayir.

PENGUNGKAPAN DAN SARANA INTERPRETIF

Secara umum, pengungkapan adalah konsep, metoda, dan media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam arti sempit, pengungkapan berarti penyampaian informasi relevan selain melalui statemen keuangan termasuk penyampaian sarana interpretif. Artinya, pengungkapan adalah pengungkapan secara kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif lebih dari apa yang telah termuat dalam statemen keuangan pokok sebagai ciri sentral pelaporan keuangan.

Bila pengungkapan diarahkan untuk kepentingan nasional, biasanya kepentingan publik menjadi basis untuk menentukan tingkat pengungkapan. Secara pragmatis, pengungkapan diarahkan untuk memenuhi kepentingan yang dituju oleh pelaporan keuangan (investor dan kreditor). Pengungkapan informasi tertentu biasanya ditentukan oleh badan berwenang untuk tujuan melindungi, informative, atau memenuhi kebutuhan khusus. Tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai, wajar, dan penuh.

Hal yang harus dipertimbangkan penyusun standar dalam menentukan luasnya pengungkapan adalah tujuan pengungkapan, manfaat bagi pemakai dibanding kos administratif bagi penyedia,kos ekonomik (persaingan) bagi penyedia, keberlebihan informasi, dan teridentifikasinya dengan jelas kebutuha pemakai. Regulasi pengungkapan menjdi masalah teoritis. Artinya, apakah pengungkapan harus diwajibkan melalui regulasi pemerintah atau diserahkan kepada profesi atau pasar untuk menentukan sendiri luas dan jenis pengungkapan. Alasan pendukung regulasi adalah penyalahgunaan, eksternalitas, asimetri informasi, dan keengganan manajemen. Metoda pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana informasi disajikan melalui pelaporan keuangan. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai pos statemen keuangan, catatan kaki, penjelasan dalam kurung, istilah teknis,lampiran, komunikasi manajemen, dan catatan dalam laporan auditor.

Pengungkapan perubahan nilai mempunyai implikasi terhadap apa yang disebut dengan rerangka akuntansi pokok yang sampai saat ini masih dilandasi dengan pengukuran atas dasar kos historis. Karena satuan uang sebagai pengukur berfluktuasi nilainya, perlukan perubahan nilai uang diperhitungkan dalam pelaporan keuangan melalui akuntansi daya beli konstan. Pendukung penggantian akuntansi kos historis dengan akuntansi nilai sekarang berargumen bahwa kos historis tidak lagi berpaut dengan keputusan dan tidak realistik dengan kondisi ekonomik yang nyatanya berjalan. Paton dan Littleton menegaskan bahwa tidak ada keberatan untuk memasukkan segala bentuk sarana interpretif dalam pelaporan keuangan asalkan rerangka akuntansi pokok atas dasar kos tetap dipertahankan. Statemen/laporan atau informasi pelengkap dapat disediakan dengan merancang akun-akun terpisah yang berfungsi sebagai akun penilaian atau kontra akun untuk mengakui jumlah rupiah perubahan.        

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

• Anggaran pendapatan, terdiri atas
• Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
• Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
• Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
• Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
• Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

• Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
• Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
• Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
• Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.